Berita Terkini

47

Peran DPS dalam Proses Pemilu: Tahap Awal Menuju DPT

 Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Daftar Pemilih Sementara,atau yang sering disingkat dengan DPS. Mari kita belajar bersama mengenai Daftar Pemilih Sementara ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Peran DPS dalam Proses Pemilu Daftar Pemilih Sementara berperan yang sangat strategis karena memastikan kualitas dan legitimasi data pemili: Menjadi Dasar/ tahap awal Penetapan DPT  Mampu meningkatkan partisipasi publik dan verifikasi data Mampu untuk menjamin akurasi dan validitas data pemilih Mampu menjadi instrumen untuk transparansi dan akuntabilitas pada saat pemilu Baca juga: Apa Itu DPS? Begini Cara Cek Nama Anda di Daftar Pemilih Sementara Tahapan DPS menuju DPT Pemutakhiran data pemilih (coklit) Penyusunan DPS Pengumuman DPS Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat Perbaikan dan penetapan DPS hasil perbaikan Penetapan DPT  


Selengkapnya
71

Apa Itu DPS? Begini Cara Cek Nama Anda di Daftar Pemilih Sementara

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Daftar Pemilih Sementara,atau yang sering disingkat dengan DPS. Mari kita belajar bersama mengenai Daftar Pemilih Sementara ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Baca juga: DPS Adalah Pengertian dan Fungsinya dalam Pemilu Cara Cek Nama Anda di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Cek Langsung di Kantor PPS atau Kelurahan/Desa Cek Secara Online di Situs Resmi KPU melalui https://cekdptonline.kpu.go.id dengan cara : Buka situs cekdptonline.kpu.go.id Masukkan Nama Lengkap dan NIK  Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota Klik tombol Cek Pemilih  


Selengkapnya
778

DPS Adalah Pengertian dan Fungsinya dalam Pemilu

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Daftar Pemilih Sementara,atau yang sering disingkat dengan DPS. Mari kita belajar bersama mengenai Daftar Pemilih Sementara ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Pengertian Daftar Pemilih Sementara (DPS) Daftar Pemilih Sementara (DPS) merupakan daftar nama-nama warga negara Indonesia yang telah memenuhi sebagai syarat pemilih. Daftar Pemilih Sementara disusun oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa dan kelurahanberdasarkan coklit yang dilakukan oleh petugas pantarlih. Fungsi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk memberikan kesempatan bagi warga untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih atau belum Untuk mencegah adanya potensi kecurangan atau adanya data ganda Untuk menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu Baca juga: Mengenal Adminduk: Dasar Hukum dan Tujuannya bagi Warga Negara Dasar Hukum Daftar Pemilih Sementara UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu PKPU tentang Penyususnan Daftar Pemilih


Selengkapnya
1266

Politik dalam Sistem Demokrasi: Mengapa Penting bagi Rakyat Indonesia?

‎Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik bukan hanya sekedar urusan kekuasaan saja tetapi politik juga sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ataupun kebijakan suatu negara. Melalui proses politik rakyat dapat menyuarakan suaranya dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendak nya dengan harapan pemimpin yang dipilih dapat membuat kebijakan yang membuat tercapainya keadilan, kesejahteraan dan ketertiban umum.   Mengapa Politik Penting dalam Kehidupan Berbangsa Politik berperan penting sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan pengaturan kehidupan bersama di dalam suatu negara. Melalui politik, masyarakat dapat menentukan arah pembangunan, memilih pemimpin serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat.  ‎ ‎Jika suatu sistem politik tidak berjalan baik maka negara akan sulit mencapai keadilan, kesejahteraan dan stabilitas. Politik sehat menjadi alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara damai, menghindari konflik serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan memahami politik, masyarakat menjadi lebih kristis dan aktif dalam mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.  Baca juga: Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia Politik dalam Sistem Demokrasi Dalam sistem demokrasi, politik menjadi wadah utama rakyat untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan. Prinsip demokrasi adalah "Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" yang artinya bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.  ‎ ‎Politik dalam sistem demokrasi juga berfungsi untuk: ‎ ‎1) Menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan.  ‎ ‎2) Menyediakan sarana bagi warga negara untuk mengkritisi dan mengawasi kekuasaan.  ‎ ‎3) Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.  ‎ ‎4) Menjamin adanya akuntabilitas transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan negara.  ‎ ‎Sehingga, politik dalam demokrasi bukan hanya milik para elit tetapi milik seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.  ‎Contoh Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia ‎Indonesia sebagai negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa  ‎"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ". ‎Berikut beberapa contoh praktik politik demokratis di Indonesia antara lain: ‎ ‎1) Pemilihan Umum (Pemilu)  ‎Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin seusai dengan kehendaknya yang merupakan bentuk nyata dari partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.  ‎ ‎2) Kehadiran Partai Politik ‎Partai politik berfungsi sebagai pendidikan politik, penyalur aspirasi serta wadah bagi calon pemimpin bangsa.  ‎ ‎3) Lembaga Perwakilan Rakyat ‎DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga politik yang mewakili rakyat untuk membahas, mengawasi dan menetapkan kebijakan publik.  ‎ ‎4) Kebebasan Berpendapat dan Berorganisasi ‎Setiap warga negara bebas dalam menyampaikan pendapat, kritik dan  saran terhadap kebijakan pemerintah sebagai bagian dari kontrol politik dalam demokrasi.  ‎ ‎5) Pilkada Serentak ‎Pemilihan kepala daerah merupakan bentuk politik lokal dimana masyarakat berkesempatan menentukan pemimpin daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nya.  Baca juga: Apa Itu Politik? Ini Penjelasan, Asal-Usul, Tujuan dan Fungsinya Yang Perlu Kamu Tahu! ‎


Selengkapnya
743

Apa Itu Politik? Ini Penjelasan, Asal-Usul, Tujuan dan Fungsinya Yang Perlu Kamu Tahu!

‎Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik bukan hanya sekedar urusan kekuasaan saja tetapi politik juga sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ataupun kebijakan suatu negara. Melalui proses politik rakyat dapat menyuarakan suaranya dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendak nya dengan harapan pemimpin yang dipilih dapat membuat kebijakan yang membuat tercapainya keadilan, kesejahteraan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penting untuk memahami baik pengertian, asal usul maupun fungsi dan tujuan politik agar setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah perubahan bangsa kedepannya menjadi lebih baik.  Pengertian Politik ‎Secara umum, politik merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cara mengatur kekuasaan, membuat kebijakan serta mengambil keputusan untuk mencapai kepentingan bersama. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota atau negara-kota. Dari kata tersebut muncul istilah politikos yang artinya hal-hal yang berkaitan dengan warga negara.  ‎ ‎Dalam konteks modern, politik dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan arah kebijakan negara, baik melalui lembaga pemerintahan, partai politik maupun melalui partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kegiatan demokrasi lainnya.  Asal Usul Politik ‎Politik sudah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok. Praktik politik lahir ketika manusia mulai membentuk masyarakat dan memiliki pemimpin.  Sedangkan, jika melihat ‎pada masa Yunani Kuno, politik dikembangkan oleh filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan Plato, yang menilai bahwa politik sebagai sarana mencapai kebaikan bersama the common good.  ‎ ‎Namun, pada masa modern saat ini politik berkembang menjadi sistem yang kompleks dengan adanya negara, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif serta partisipasi rakyat dalam demokrasi.  ‎ ‎Sehingga, politik tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan semata namun juga tentang cara mewujudkan kehidupan bersama yang tertib, adil dan sejahtera.  Baca juga: Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia ‎Tujuan Politik Kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara adalah tujuan utama dari politik. Namun, untuk lebih rincinya, berikut adalah tujuan politik antara lain: ‎ ‎1) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.  ‎2) Mengatur dan mengelola kekuasaan agar tidak disalahgunakan.  ‎3) Menyusun kebijakan publik untuk kepentingan bersama.  ‎4) Menjamin hak dan kebebasan warga negara.  ‎5) Membangun sistem pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel.  ‎ ‎Di Indonesia, politik berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, yang menjadi arah dan pedoman bagi setiap politik di tanah air.  Fungsi Politik dalam Kehidupan Berbangsa ‎Peran politik sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.  Berikut adalah fungsinya antara lain: ‎ ‎1) Sarana Penyalur Aspirasi Rakyat  ‎Melalui partai politik, pemilu dan lembaga perwakilan rakyat, masyarakat dapat menyampaikan keinginan dan kepentingannya kepada pemerintah.  ‎ ‎2) Sarana Pengambilan Keputusan Publik ‎Politik menjadi mekanisme dalam menentukan kebijakan yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.  ‎ ‎3) Sarana Rekrutmen Kepemimpinan ‎Melalui proses politik yang demokratis lahirlah para pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk dapat menjalankan pemerintahan. ‎ ‎4) Sarana Pendidikan Politik bagi Masyarakat ‎Politik mengajarkan masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.  ‎ ‎5) Alat Pemersatu Bangsa ‎Politik sehat mendorong persatuan dan gotong royong antar warga negara Indonesia agar terciptanya kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat.  ‎ Baca juga: Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia dan Cara Penerapannya ‎ ‎


Selengkapnya
166

Sejarah dan Asal-usul Politik Aliran di Indonesia

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Politik Aliran. Mari kita belajar bersama mengenai Politik Aliran akan kita bahas pada berita ini. Faktor Penyebab Munculnya Politik Aliran di Indonesia Adanya perbedaan pada sistem pendidikan dimana kaum terpelajar dari sekolah barat mampu berpikir secara modern dan nasionalis sementara kelompok pesantren berpegang pada nilai islam tradisional. Perbedaan kelas sosial dan ekonomi perbedaan kepentingan antara kaumproyayi, pedagang dan santri sehingga memiliki identitas politik yang berbeda-beda. Perkembangan pada organisasi sosial keagamaan mulai munculnya organisasi keagamaan seperti yang pertama Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam pada tahun 1912, dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Baca juga: Politik Aliran Adalah: Pengertian, Contoh, dan Dampaknya di Indonesia Perkembangan Politik Aliran pada Masa Pra-Kemerdekaan (1920-1945) Kaum Nasionalis yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang menekankan pada semangat kebangsaan Kaum Islam Modernis yang diwakili oleh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang kemudian Masyumi Kaum Islam Tradisionalis yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) Kaum Marxis dan Sosialis yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) Politik Aliran pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) Pemilu pertama pada tahun 1955 menjadi salah satu bukti bahwa bukti nyata dominasi politik aliran. Pada Pemilu ini juga didapatkan bahwa empat partai besar yang mewakili empat aliran utama: PNI (Nasionalis) Masyumi (Islam Modernis) NU (Islam Tradisional) PKI (Komunis/sosialis) Masa Orde Baru (Upaya untuk Menekan Politik Aliran) ( 1966-1998) Partai-partai islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai nasionalis dan non-islam digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Partai Golongan Karya dianggap sebagai partai netral  


Selengkapnya