Berita Terkini

112

Politik Aliran Adalah: Pengertian, Contoh, dan Dampaknya di Indonesia

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Politik Aliran. Mari kita belajar bersama mengenai Politik Aliran ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Pengertian Politik Aliran Politik Aliran merupakan sistem politik yang membagi masyarakat berdasarkan kelompok tertentu seperti kesamaan ideologi, agama,suku, dan kepentingan. Orang yang pertamakali membahasnya yaitu Clifford Geertz dengan melakukan penelitian pada masyarakata jawa pada saat awal kemerdekaan. Ciri-Ciri Politik Aliran Keterkaitan pada ideologi yang kuat Identitas sosial dan agama Loyalitas pemilih bersifat emosional Partai politik cenderung menampung kesamaan ideologi atau latar belakang tertentu Contoh Politik Aliran di Indonesia Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Mayumi Nahdlatul Ulama (NU) Partai Komunis Indonesia (PKI) Baca juga: Tim Pemenangan: Fungsi, Tugas, dan Dasar Hukum KPU yang Mengatur Dampak Politik Aliran di Indonesia Dampak Positif Menumbuhkan Partisipasi Politik Mampu memperkuat identitas politik masyarakat Dampak Negatif Terjadinya Perpecahan pada masyarakat Menghambat nilai rasional masyarakat Menurunkan efektifitas pada pemerintah  


Selengkapnya
45

Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025 di Lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan

Wamena: KPU Kabupaten Yalimo mengikuti Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025 di Lingkungan KPU se-Provinsi Papua Pegunungan pada Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo yang mengikuti yaitu Hadi Wiranata Kusuma dan Mita Yulia Harahap.  Hadi Wiranata Rachman selaku staf KPU Kabupaten Yalimo di dampingi langsung oleh Sekretaris KPU Kabupaten Yalimo Yames Timpal. Ujian ini berlangsung di Wamena, Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan. Baca juga:Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia Mita Yulia Harahap mengahadiri ujian di Jayapura,  Kantor Perwakilan KPU Pegunungan Bintang. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Tahun 2025 dengan ketentuan kegiatan Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama dilaksanakan secara online melalui sistem Computer Assisted Test dengan peserta ujian hadir secara fisik di Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan atau Kantor Perwakilan KPU Pegunungan Bintang dengan menggunakan perangkat komputer/laptop yang dibawa masing-masing peserta dan peserta hadir 1 (satu) jam sebelum kegiatan Uji Kompetensi dimulai.


Selengkapnya
63

Tim Pemenangan: Fungsi, Tugas, dan Dasar Hukum KPU yang Mengatur

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Tim Pemenangan. Mari kita belajar bersama mengenai Tim Pemenangan ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Baca juga: Apa Itu Tim Pemenangan? Fungsi dan Tugas Tim Pemenangan Untuk merancang strategi kampanye Mampu mengelola logistik dan sumber daya Mampu membangun citra dan komunikasi politik Mampu membangun citra dan komunikasi politik Mampu menggerakkan relawan dan simpatisan Dasar Hukum Tim Pemenangan UU No 7 Tahun 2017 tentan Pemilu - Tim Kampanye calon presiden dan wakil presiden UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada - Tim Kampanye calon kepala daerah  


Selengkapnya
88

Apa Itu Tim Pemenangan?

Wamena: Halo #TemanPemilih ayo kita belajar bersama tentang hal-hal yang berkaitan dalam pemilu salah satunya mengenai Tim Pemenangan. Mari kita belajar bersama mengenai Tim Pemenangan ini mulai dari pengertian hingga lebih mendalam akan kita bahas pada berita ini. Pengertian Tim Pemenangan Tim Pemenangan adalah sekelompok/ organisasi yang dibentuk oleh calon peserta pemilu baik perseorangan maupun yang diusung oleh partai politik yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka memenangkan calon dalam Pemilu. Baca juga: Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia dan Cara Penerapannya


Selengkapnya
1597

Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia dan Cara Penerapannya

‎Kedaulatan rakyat adalah salah satu asas dasar sistem demokrasi Indonesia yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Rakyat dalam hal ini berhak untuk menentukan arah hidup berbangsa dan bernegara, baik sejabat yang bersumber pada mekanisme dari demokrasi itu sendiri, pemilu. Namun, pelaksanaan kedaulatan rakyat bukanlah tanpa berbagai tantangan.  Tantangan dalam Memperkuat Kedaulatan Rakyat ‎1) Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat ‎Sebagian besar masyarakat masih kurang peduli terhadap politik dan menganggap bahwa suaranya tidak berpengaruh besar terhadap hasil pemilu yang mana dapat berdampak pada melemahnya kedaulatan rakyat karena minimnya pastisipasi masyarakat.  ‎ ‎2) Praktik Politik Uang dan Manipulasi Suara ‎Politik uang dapat menggeser makna dari kedaulatan rakyat yang seharusnya berlandaskan dari suara hati nurani namun tercoreng oleh politik uang.  ‎ ‎3) Disinformasi dan Polarisasi Politik ‎Informasi yang tidak benar atau hoaks seringkali memicu terjadinya perpecahan yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat.  ‎ ‎4) Ketimpangan Akses Informasi dan Pendidikan Politik ‎Di beberapa daerah, masih terdapat kesenjangan informasi dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam sistem demokrasi yang berdampak pada kualitas partisipasi politik rakyat.  ‎Baca juga: Hak dan Kewajiban Apa Saja yang Dimiliki Warga Negara? Simak Penjelasannya di Sini! ‎Upaya Memperkuat Kedaulatan Rakyat ‎1) Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat ‎KPU dan lembaga terkait perlu terus melakukan sosialisasi dan pendidikan politik agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara.  ‎ ‎2) Memperkuat Integritas Penyelenggara Pemilu ‎Kedaulatan rakyat hanya dapat terjadi jika proses pemiku berjalan jujur, adil dan transparan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jalannya pemiku harus diperketat.  ‎ ‎3) Mendorong Partisipasi Aktif Generasi Muda ‎Pentingnya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam poltik dan kepemiluan sebagai regenerasi demokrasi di masa depan.  ‎ ‎4) Membangun Ekosistem Digital yang Sehat ‎Pemerintah harus berkoordinasi dengan media maupun masyarakat untuk melawan penyebaran hoaks serta mendorong literasi digital agar masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menyaring informasi.  ‎Contoh Kedaulatan Rakyat di Indonesia ‎Contoh kedaulatan rakyat dapat terlihat pada pemilu serentak 2024, dimana rakyat secara langsung memilih Presiden, anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam proses pemilu tersebut rakyat dapat menentukan  siapa yang dapat mewakili aspirasinya baik dalam pemerintahan dan lembaga legislatif.  ‎ ‎Selain itu, pelaksanaan musyawarah desa dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga merupakan bentuk kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat berperan langsung dalam menentukan arah pembangunan daerah mereka. ‎Peran Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Rakyat Pemilu merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ‎Peran penting pemilu antara lain: ‎ ‎1) Menjamin pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis.  ‎2) Menjadi saluran aspirasi rakyat terhadap kebijakan publik.  ‎3) Menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi.  ‎4) Memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan.  ‎ ‎Memperkuat kedaulatan rakyat bukanlah tugas pemerintah atau lembaga pemilu semata, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan meningkatkan kesadaran politik, menolak praktik politik uang, menjaga integritas pemilu, serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, kita turut memperkuat fondasi kedaulatan rakyat Indonesia yang sejati: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  ‎ ‎Baca juga: Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia ‎ ‎ ‎


Selengkapnya
5888

Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia

‎Kedaulatan rakyat adalah salah satu asas dasar sistem demokrasi Indonesia yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Rakyat dalam hal ini berhak untuk menentukan arah hidup berbangsa dan bernegara, baik sejabat yang bersumber pada mekanisme dari demokrasi itu sendiri, pemilu.  ‎Pengertian Kedaulatan Rakyat ‎Pengertian Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat mengacu pada gagasan kekuasaan tertinggi dalam berbagai keputusan pemerintah dituntut dimiliki oleh rakyat. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia keberpihakan tersebut diwujudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke empat.  ‎"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". ‎Artinya, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sehingga, rakyat bukan hanya sebagai objek kebijakan melainkan juga sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan negara.  Baca juga: Hak dan Kewajiban Apa Saja yang Dimiliki Warga Negara? Simak Penjelasannya di Sini! ‎Prinsip-Prinsip Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan sejumlah prinsip penting, antara lain: ‎ ‎1) Kedaulatan di tangan rakyat ‎Setiap kebijakan ataupun keputusan negara harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat.  ‎ ‎2) Pemerintah berdasarkan hukum (rule of law)  ‎Segala tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku, yang artinya kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang.  ‎ ‎3) Pemilihan umum yang bebas dan jujur ‎Pemilu merupakan sarana utama rakyat untuk dapat menyalurkan kedaulatannya, dimana rakyat dapat memilih pemimpin secara Langsung, Umum, BEbas, Rahasi, JUjuR dan AdIL (LUBER JURDIL).  ‎ ‎4) Persamaan hak bagi seluruh warga negara ‎Hak setiap warga negara adalah sama dalam partisipasinya dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara.  ‎ ‎5) Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan ‎Wajib bagi pemerintah melakukan keterbukaan kebijakan yang diambilnya kepada rakyat dan bertanggung jawab atas kebijakan tersebut.  ‎Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia ‎Mekanisme kedaulatan rakyat di Indonesia dalam praktiknya dapat dilihat antara lain sebagai berikut: ‎ ‎1) Pemilihan umum ‎Pemilu merupakan bentuk nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ‎ ‎2) Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan ‎Rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan publik, memberikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui lembaga-lembaga seperti, Bawaslu, KPU, DPR maupun organisasi masyarakat.  ‎ ‎3) Kebebasan berpendapat dan Pers  ‎Rakyat dapat bebas menyampaikan pendapat, kritik maupun saran terhadap pemerintah sebagai wujud pengawasan oleh rakyat.  ‎ ‎4) Desentralisasi dan otonomi daerah ‎Dengan otonomi daerah, rakyat di setiap daerah memiliki kesempatan lebih besar dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.  ‎ ‎Kedaulatan rakyat bukan hanya prinsip yang tertulis dalam konstitusi tetapi juga roh demokrasi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Dengan memahami makna dan menerapkannya secara konsisten, rakyat dapat memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai kehendak bersama demi terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kemajuan bangsa.  Baca juga: Mengenal Siapa Itu Warga Negara dan Perbedaanya dengan Penduduk ‎ ‎


Selengkapnya