Polarisasi politik menjadi salah satu fenomena sosial yang semakin sering dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika masyarakat terbelah menjadi dua kelompok atau lebih yang sangat berbeda pandangan, hingga sulit menemukan titik temu. Di Indonesia, polarisasi politik tampak jelas dalam beberapa momentum pemilu dan isu-isu nasional. Namun, mengapa polarisasi bisa muncul? Apa faktor pendorongnya? Dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi?

Apa Itu Polarisasi Politik?

Polarisasi politik adalah kondisi ketika masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang sangat berbeda, bahkan ekstrem, sehingga sulit berdialog secara rasional. Perbedaan ini tidak hanya pada pilihan politik, tetapi juga identitas, nilai, dan kepercayaan. Dalam tingkat ekstrem, polarisasi membuat masyarakat melihat kelompok lain sebagai “lawan” atau “musuh”, bukan sekadar berbeda pendapat.

Baca juga: Supremasi Hukum adalah Pilar Utama Demokrasi: Pengertian dan Penerapannya di Indonesia

Mengapa Polarisasi Politik Terjadi? (Faktor-Faktor Utama)

1. Identitas Politik dan Kelompok

Polarisasi sering berakar pada identitas kelompok, seperti:

• Agama

• Suku

• Daerah

• Golongan sosial

• Ideologi

Ketika identitas kelompok dikaitkan dengan pilihan politik, masyarakat cenderung bersikap emosional, bukan rasional.

Contoh di Indonesia:
Sentimen berbasis agama dan etnis pernah menguat dalam beberapa kontestasi politik daerah dan nasional, termasuk Pilkada DKI 2017.

2. Perkembangan Media Sosial dan Algoritma

Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat echo chamber—ruang digital yang membuat seseorang hanya terpapar informasi sejalan dengan pandangannya. Algoritma platform mendorong konten yang memicu emosi, termasuk kemarahan dan ketakutan.

Akibatnya, kelompok masyarakat semakin terikat pada opini mereka dan sulit menerima pandangan berbeda.

3. Narasi Politik yang Bersifat Populis

Politik populis cenderung menciptakan pembagian “kami vs mereka”, misalnya:

• rakyat vs elite,

• nasionalis vs anti-nasional,

• agama tertentu vs ancaman dari luar,

• atau kubu perubahan vs kubu status quo.

Narasi ini efektif untuk mobilisasi dukungan, tetapi sering memperdalam polarisasi.

4. Fragmentasi Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan ekonomi, ketidakpuasan tersebut dapat diarahkan pada pilihan politik tertentu. Kesenjangan ini memperkuat kelompok yang merasa “dirugikan” atau “kurang diwakili”.

5. Minimnya Literasi Media dan Politik

Hoaks, misinformasi, dan manipulasi informasi mudah menyebar karena literasi digital belum merata. Banyak orang menerima informasi tanpa verifikasi dan langsung mempercayainya, terutama jika sesuai dengan preferensi politik mereka.

6. Strategi Kampanye yang Menajamkan Perbedaan

Terkadang, aktor politik menggunakan strategi kampanye yang menekankan perbedaan, bukan menawarkan gagasan solusi. Strategi ini dapat menciptakan pembelahan tajam antarpendukung.

Dampak Polarisasi Politik bagi Indonesia

1. Lemahnya Dialog Publik

Diskusi menjadi penuh emosi dan saling serang, bukan pertukaran gagasan.

2. Perpecahan Sosial di Tingkat Keluarga dan Komunitas

Polarisasi tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merembes ke hubungan sehari-hari.

3. Ancaman terhadap Stabilitas Demokrasi

Demokrasi membutuhkan kompromi dan kesediaan menerima perbedaan. Polarisasi ekstrem dapat menghambat proses ini.

4. Penurunan Kepercayaan pada Institusi Negara

Jika kelompok tertentu merasa institusi tidak adil atau berpihak, kepercayaan publik dapat menurun.

Contoh Polarisasi Politik di Indonesia

1. Pilkada DKI Jakarta 2017

Salah satu contoh terbesar polarisasi modern Indonesia. Isu agama, identitas, dan politik bercampur dan membelah masyarakat secara tajam.

2. Pemilu Presiden 2014 dan 2019

Terbentuknya dua kubu besar (“Cebong vs Kampret”) menunjukkan bagaimana perbedaan pilihan politik berubah menjadi identitas kelompok yang kuat.

3. Isu-isu kebijakan tertentu

Contohnya:

• Omnibus Law

• Revisi UU KPK

• Isu IKN

• Polemik terkait vaksin dan pandemi

Opini masyarakat terbelah, bahkan ketika isu tersebut tidak seharusnya bersifat partisan.

Bagaimana Mengurangi Polarisasi Politik?

1. Meningkatkan Literasi Politik dan Digital

Masyarakat perlu lebih kritis terhadap sumber informasi.

2. Mengutamakan Politik Gagasan, Bukan Identitas

Partai dan kandidat sebaiknya menampilkan solusi daripada konflik.

3. Memperkuat Peran Media yang Netral

Media berfungsi sebagai penyeimbang, bukan pemicu konflik.

4. Mendorong Ruang Dialog Antar-Kelompok

Baik di komunitas, kampus, maupun ruang publik.

5. Etika Berkampanye oleh Politisi

Politisi harus menyadari bahwa narasi ekstrem dapat menyisakan luka sosial jangka panjang.