Supremasi sipil adalah prinsip penting dalam negara demokrasi modern. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan militer berada di bawah kendali otoritas sipil. Supremasi sipil memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan oleh kelompok bersenjata, melainkan oleh lembaga-lembaga demokratis yang bertanggung jawab kepada rakyat. Di Indonesia, perjalanan menuju supremasi sipil berlangsung panjang dan penuh dinamika.

Pengertian Supremasi Sipil

Supremasi sipil (civilian supremacy) adalah prinsip yang menempatkan otoritas sipil presiden, pemerintah, dan lembaga negara sebagai pengendali tertinggi atas kekuatan militer dan institusi pertahanan keamanan. Artinya, militer tidak memiliki kewenangan politik, tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan politik, dan fokus pada tugas pertahanan negara.

Prinsip ini bertujuan untuk:

• Menjaga stabilitas politik

• Mencegah dominasi militer dalam pemerintahan

• Memastikan demokrasi berjalan sehat

• Melindungi hak-hak warga negara

Sejarah Supremasi Sipil di Indonesia

1. Masa Demokrasi Liberal (1950–1959)

Pada periode ini, supremasi sipil relatif kuat. Pemerintah sipil mengendalikan militer, meski peran militer mulai meningkat akibat konflik internal, pemberontakan daerah, dan kebutuhan keamanan negara yang masih muda.

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Di masa ini, peran militer semakin menguat. Presiden Soekarno menerapkan konsep “Nasakom” dan menempatkan militer sebagai aktor politik penting. Supremasi sipil melemah karena peran angkatan bersenjata merambah bidang pemerintahan.

3. Masa Orde Baru (1966–1998): Dominasi Militer

Di era Orde Baru, militer memiliki peran ganda melalui doktrin Dwifungsi ABRI, yaitu fungsi pertahanan-keamanan sekaligus fungsi sosial-politik. Militer mengisi banyak jabatan sipil, legislatif, dan birokrasi. Pada masa ini, supremasi sipil praktis tidak berjalan sebagaimana idealnya dalam demokrasi.

4. Masa Reformasi (1998–sekarang): Penguatan Supremasi Sipil

Reformasi membuka jalan menuju penguatan supremasi sipil, melalui beberapa langkah penting:

• Penghapusan Dwifungsi ABRI

• Pemisahan TNI dan Polri

• Pengurangan peran politik militer

• Penegasan fungsi TNI untuk pertahanan dan Polri untuk keamanan dalam negeri

• Pelibatan sipil dalam pengawasan pertahanan

Sejak reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam membangun supremasi sipil, meski tantangannya masih besar.

Baca juga: Supremasi Hukum adalah Pilar Utama Demokrasi: Pengertian dan Penerapannya di Indonesia

Penerapan Supremasi Sipil di Indonesia Saat Ini

1. Kendali Sipil atas TNI

Konstitusi menegaskan presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Pejabat militer tidak dapat otomatis menduduki jabatan politik tanpa pensiun atau alih status.

2. Sistem Pertahanan yang Demokratis

UU TNI dan UU Pertahanan mengatur bahwa kebijakan pertahanan ditetapkan oleh pemerintah sipil dan disetujui DPR, bukan oleh militer secara mandiri.

3. Pengawasan Sipil oleh DPR

Komisi I DPR memiliki kewenangan mengawasi kebijakan pertahanan, anggaran, dan kebijakan strategis TNI.

4. Profesionalisme TNI

TNI semakin diarahkan fokus pada tugas pokok: pertahanan dari ancaman eksternal, bukan politik praktis.

5. Pemisahan Tugas TNI dan Polri

TNI menangani pertahanan, Polri menangani keamanan dan ketertiban. Pemisahan ini adalah pilar penting supremasi sipil.

Tantangan Supremasi Sipil di Indonesia

Meski terjadi kemajuan, beberapa tantangan masih muncul:

1. Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil

Beberapa penempatan prajurit aktif pada posisi sipil masih terjadi, terutama dalam konteks keamanan atau penanganan bencana. Ini memicu diskusi tentang batas kewenangan sipil dan militer.

2. Politik Keamanan yang Kompleks

Ancaman keamanan modern seperti terorisme, konflik horizontal, dan bencana sering memerlukan keterlibatan TNI. Hal ini membuat batasan tugas TNI Polri perlu terus ditegaskan agar tidak tumpang tindih.

3. Kecenderungan Penguatan Peran Militer

Isu seperti wacana penambahan kewenangan TNI di sektor non-pertahanan atau pembukaan jabatan sipil untuk TNI aktif dapat melemahkan prinsip supremasi sipil jika tidak diawasi.

4. Pengawasan Sipil yang Belum Optimal

Pengawasan DPR dan lembaga sipil masih membutuhkan kapasitas lebih besar agar mampu mengawasi kebijakan pertahanan secara efektif.

5. Persepsi Publik

Kepercayaan publik yang tinggi terhadap TNI dapat menimbulkan dukungan terhadap peran militer dalam urusan sipil, yang jika tidak dikelola, dapat mengganggu keseimbangan demokrasi.