Berita Terkini

5795

Arti Penting Sila Ke-4 dalam Sistem Demokrasi Indonesia

Halo #TemanPemilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menjadi pedoman utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan kehidupan politik adalah Sila Keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini mencerminkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan setiap keputusan dalam kehidupan berbangsa harus berlandaskan musyawarah serta kebijaksanaan. Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, Sila Keempat memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar moral dan arah pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Makna Sila Keempat Pancasila Sila Keempat menegaskan prinsip bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, namun kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara mutlak. Pelaksanaannya harus berdasarkan hikmat kebijaksanaan, yaitu kemampuan berpikir jernih, beretika, dan mengutamakan kepentingan bersama. Beberapa makna penting dari Sila Keempat antara lain: Kedaulatan rakyat sebagai dasar pemerintahan. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat mandat dari rakyat melalui mekanisme yang demokratis, seperti pemilihan umum. Musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Musyawarah mencerminkan semangat kebersamaan, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik. Perwakilan rakyat sebagai wujud partisipasi demokratis. Melalui sistem perwakilan (DPR, DPD, DPRD), rakyat menyalurkan aspirasinya agar kebijakan negara mencerminkan kepentingan umum. Dengan demikian, Sila Keempat menjadi pedoman bagi seluruh lembaga negara, pejabat publik, dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan demokratis yang berkeadilan dan beradab. Sila Keempat sebagai Landasan Demokrasi Pancasila Sistem demokrasi Indonesia bukanlah tiruan dari sistem negara lain, melainkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat. Demokrasi Pancasila menolak praktik individualisme dan kekuasaan mayoritas yang menindas minoritas. Sebaliknya, ia menonjolkan nilai musyawarah, gotong royong, dan kebijaksanaan. Arti penting Sila Keempat dalam sistem demokrasi Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: Menegaskan Prinsip Kedaulatan Rakyat Sila Keempat menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana kehendak rakyat, bukan penguasa mutlak. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat ini. Mendorong Proses Pengambilan Keputusan yang Bijaksana Demokrasi tidak hanya soal suara terbanyak, tetapi juga mengutamakan pertimbangan moral dan kebijaksanaan. Dalam setiap pengambilan keputusan, baik di lembaga negara maupun di tingkat masyarakat, prinsip musyawarah dan mufakat tetap dijunjung tinggi. Menumbuhkan Sikap Toleransi dan Menghargai Perbedaan Sila Keempat mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan atau paksaan. Menjadi Pedoman Etika bagi Pemimpin dan Wakil Rakyat Pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kebijaksanaan, sesuai dengan amanat rakyat yang mereka wakili. Baca juga: Memahami Sila Ke-4 Pancasila dan Hubungannya dengan Demokrasi Implementasi Nilai Sila Keempat dalam Kehidupan Berbangsa Nilai-nilai Sila Keempat tidak hanya berlaku di ranah politik, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, misalnya: Dalam keluarga: setiap keputusan diambil melalui musyawarah bersama anggota keluarga. Di sekolah: siswa diajarkan untuk menghargai pendapat teman dan berlatih mengambil keputusan bersama. Di lingkungan masyarakat: musyawarah desa menjadi sarana untuk menyepakati program pembangunan secara partisipatif. Dalam pemerintahan: rakyat berpartisipasi aktif dalam pemilu, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan.  


Selengkapnya
246

Memahami Sila Ke-4 Pancasila dan Hubungannya dengan Demokrasi

Halo #TemanPemilih Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila di dalamnya memiliki makna yang mendalam dan saling berkaitan, termasuk Sila Keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini menjadi landasan bagi pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memahami demokrasi Indonesia secara utuh, kita perlu menelaah makna Sila Keempat serta bagaimana nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Baca juga: Makna dan Nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Makna Sila Keempat Pancasila Sila Keempat mengandung konsep demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berdasarkan nilai moral, musyawarah, dan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuasaan mayoritas. Makna utama dari Sila Keempat antara lain: Kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dan kepemimpinan bangsa. Keputusan diambil melalui musyawarah. Musyawarah menjadi sarana utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara damai dan berkeadilan. Kepemimpinan dijalankan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Artinya, pemimpin harus mengedepankan akal sehat, hati nurani, dan kepentingan umum dalam setiap keputusan. Sila Keempat bukan hanya berbicara tentang politik, tetapi juga mengajarkan cara berpikir dan bersikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan Sila Keempat dengan Demokrasi Demokrasi berasal dari kata Yunani demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan), yang berarti “kekuasaan rakyat.” Dalam konteks Indonesia, prinsip demokrasi ini diterjemahkan ke dalam nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Keempat. Berikut hubungan erat antara Sila Keempat dan demokrasi: Kedaulatan Rakyat sebagai Inti Demokrasi Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini sesuai dengan makna Sila Keempat yang menegaskan bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan kehendak rakyat, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Musyawarah sebagai Bentuk Demokrasi yang Berkeadaban Dalam demokrasi Pancasila, keputusan tidak semata-mata ditentukan oleh suara terbanyak, tetapi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini mencerminkan bentuk demokrasi yang mengutamakan persatuan, toleransi, dan saling menghormati. Perwakilan Rakyat sebagai Wujud Demokrasi Modern Sistem perwakilan dalam Sila Keempat berarti rakyat mempercayakan aspirasinya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu. Lembaga seperti DPR, DPD, dan DPRD adalah contoh nyata penerapan demokrasi perwakilan di Indonesia. Kebijaksanaan dan Akhlak sebagai Jiwa Demokrasi Pancasila Demokrasi menurut Pancasila tidak boleh lepas dari nilai moral, sopan santun, dan tanggung jawab. Pemimpin maupun rakyat harus mengedepankan etika, keadilan, dan kepentingan bersama dalam menjalankan demokrasi. Penerapan Nilai Sila Keempat dalam Kehidupan Nilai-nilai dalam Sila Keempat dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan kecil maupun dalam skala nasional. Contohnya: Dalam keluarga: mengambil keputusan dengan bermusyawarah bersama anggota keluarga. Di sekolah atau kampus: menghargai pendapat teman dan ikut serta dalam kegiatan organisasi secara demokratis. Di masyarakat: aktif dalam rapat warga atau musyawarah desa dengan cara santun dan terbuka. Dalam pemerintahan: penyelenggara negara melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme yang transparan, seperti pemilu. Melalui penerapan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat membangun budaya demokrasi yang beretika dan mencerminkan kepribadian bangsa.


Selengkapnya
59

Makna dan Nilai Sila Ke-4 Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Halo #TemanPemilih Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna dan nilai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Salah satu sila yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia adalah Sila Keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap keputusan dalam kehidupan berbangsa harus didasarkan pada musyawarah yang bijaksana demi kepentingan bersama. Makna Sila Ke-4 Pancasila Sila Keempat memiliki makna mendalam tentang demokrasi Pancasila, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berlandaskan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Berikut makna utama dari Sila Keempat: Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan dan kepemimpinan negara melalui mekanisme demokratis, seperti pemilu. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah. Musyawarah mencerminkan semangat kebersamaan dan menghormati pendapat orang lain untuk mencapai mufakat. Pemimpin harus bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan akal sehat, hati nurani, dan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, Sila Keempat mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya soal suara terbanyak, tetapi juga tentang keadilan, kebijaksanaan, dan persatuan. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Ke-4 Sila Keempat mengandung sejumlah nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa nilai utamanya antara lain: Nilai Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan pada segelintir orang atau golongan. Dalam praktiknya, nilai ini tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan publik. Nilai Musyawarah untuk Mufakat Mengajarkan bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog, bukan dengan permusuhan. Musyawarah juga mencerminkan penghormatan terhadap setiap suara dan pandangan yang ada di masyarakat. Nilai Kebijaksanaan dan Tanggung Jawab Pemimpin maupun warga negara dituntut untuk berpikir jernih, bertindak adil, dan mempertimbangkan dampak setiap keputusan. Kebijaksanaan berarti mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nilai Persatuan dan Toleransi Dalam proses demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal wajar. Namun, perbedaan itu harus tetap berada dalam semangat persatuan dan saling menghargai. Baca juga: Biografi Nortier Simanungkalit: Dari Musik Perjuangan hingga Lagu Pemilu Penerapan Sila Ke-4 dalam Kehidupan Sehari-hari Nilai-nilai Sila Keempat tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contohnya: Dalam lingkungan keluarga: Membiasakan musyawarah saat mengambil keputusan, seperti menentukan kegiatan keluarga atau menyelesaikan masalah bersama. Dalam lingkungan sekolah atau kampus: Mengutamakan diskusi, kerja sama, dan menghargai pendapat teman dalam kegiatan organisasi maupun kelas. Dalam masyarakat: Aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa, rapat warga, atau kegiatan sosial dengan semangat gotong royong. Dalam pemerintahan dan politik: Masyarakat menggunakan hak pilihnya secara bijak dalam pemilu, dan pejabat publik menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, masyarakat akan terbiasa dengan budaya demokrasi yang sehat, beretika, dan berkeadilan.


Selengkapnya
70

Elektoral Adalah: Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Pemilu

Halo #TemanPemilih Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), sering kali kita mendengar istilah elektoral. Istilah ini berkaitan erat dengan proses, sistem, dan perilaku politik dalam menentukan pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Memahami apa itu elektoral penting agar masyarakat dapat lebih mengenal bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan. Pengertian Elektoral Secara umum, elektoral berasal dari kata electoral dalam bahasa Inggris yang berarti “berkaitan dengan pemilihan” (election). Jadi, elektoral dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan proses pemilihan umum, baik dari segi sistem, lembaga, maupun perilaku pemilih dan peserta pemilu. Dalam konteks politik, istilah elektoral mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan wakil rakyat atau pejabat publik mulai dari penentuan sistem pemilu, pembentukan daerah pemilihan, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Dengan kata lain, sistem elektoral adalah mekanisme yang digunakan untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan atau jabatan politik tertentu. Jenis-Jenis Sistem Elektoral Dalam praktik demokrasi di berbagai negara, terdapat beberapa jenis sistem elektoral yang digunakan. Berikut penjelasan tiga sistem utama yang umum dikenal di dunia: Sistem Pluralitas atau Mayoritas (Majoritarian System) Dalam sistem ini, calon atau partai yang memperoleh suara terbanyak akan dinyatakan menang. Contohnya: Sistem First Past the Post (FPTP) seperti di Inggris, di mana pemenang ditentukan berdasarkan suara terbanyak di tiap daerah pemilihan. Sistem dua putaran (run-off) seperti di Indonesia untuk pemilihan presiden, di mana calon harus memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional untuk menang. Sistem Proporsional (Proportional Representation) Sistem ini membagi kursi di lembaga perwakilan berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik. Contohnya digunakan di Indonesia untuk Pemilu DPR dan DPRD, di mana partai memperoleh kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat di suatu daerah pemilihan. Sistem Campuran (Mixed System) Menggabungkan unsur sistem mayoritas dan proporsional. Contohnya diterapkan di beberapa negara seperti Jerman dan Jepang, di mana sebagian anggota parlemen dipilih secara langsung (mayoritas) dan sebagian melalui daftar partai (proporsional). Baca juga: Makna dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 bagi Bangsa Indonesia Contoh Penerapan Elektoral di Indonesia Dalam konteks Indonesia, sistem elektoral yang digunakan dalam pemilihan umum telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan demokrasi. Beberapa contoh penerapan sistem elektoral di Indonesia antara lain: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden → menggunakan sistem mayoritas dua putaran. Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota → menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif dari partai tertentu. Pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) → menggunakan sistem pluralitas atau suara terbanyak, di mana empat calon dengan suara tertinggi di tiap provinsi terpilih sebagai anggota DPD. Dengan demikian, sistem elektoral Indonesia memadukan beberapa model untuk menyesuaikan dengan karakter demokrasi Pancasila yang menekankan perwakilan rakyat dan pemerintahan yang berdaulat di tangan rakyat. Fungsi dan Tujuan Sistem Elektoral Sistem elektoral memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Beberapa fungsi utamanya antara lain: Menjamin keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. Menyalurkan aspirasi politik masyarakat melalui mekanisme yang sah. Menentukan pola kompetisi politik antarpartai. Menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan suara dalam pemilu. Tujuan akhirnya adalah menciptakan proses pemilu yang adil, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat.


Selengkapnya
28

Biografi Nortier Simanungkalit: Dari Musik Perjuangan hingga Lagu Pemilu

Nama Nortier Simanungkalit mungkin tidak sepopuler para penyanyi atau musisi modern, namun bagi bangsa Indonesia, beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah musik perjuangan dan kebangsaan. Melalui karya-karyanya yang sarat semangat nasionalisme, terutama lagu “Mars Pemilu”, Nortier berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan cinta tanah air di hati masyarakat Indonesia. Awal Kehidupan dan Latar Belakang Nortier Simanungkalit lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada 29 Juni 1938. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan bakat besar dalam bidang musik. Kecintaannya pada seni suara membawanya untuk terus mengasah kemampuan hingga dikenal sebagai komponis, penyanyi, dan pelatih paduan suara ternama di Indonesia. Ia tumbuh dalam suasana pascakemerdekaan, masa di mana semangat perjuangan masih membara. Kondisi sosial dan politik saat itu sangat memengaruhi karya-karyanya yang banyak mengangkat tema nasionalisme, perjuangan, dan pengabdian kepada bangsa. Karier dan Karya Musik Karier Nortier di dunia musik dimulai sejak tahun 1960-an. Ia dikenal aktif menciptakan berbagai lagu mars, himne, dan lagu perjuangan yang digunakan oleh lembaga pemerintahan, organisasi, hingga kegiatan kenegaraan. Gaya musiknya khas — tegas, berirama dinamis, dan memiliki lirik yang membangkitkan semangat kebangsaan. Beberapa karya terkenalnya antara lain: Mars Pemilu – Lagu yang menjadi simbol semangat pesta demokrasi di Indonesia. Mars Gerakan Pramuka – Menggugah semangat generasi muda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Mars Korpri – Lagu kebanggaan para aparatur sipil negara. Mars Bela Negara dan Mars PPNI – Membangkitkan jiwa pengabdian dan cinta tanah air. Sebagai pelatih paduan suara, Nortier juga aktif melatih kelompok paduan suara di berbagai instansi pemerintah, termasuk dalam upacara kenegaraan dan kegiatan resmi nasional. Pencipta Lagu “Mars Pemilu” Salah satu karya legendaris Nortier Simanungkalit adalah “Mars Pemilu”, lagu yang hingga kini identik dengan setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Lagu ini menggambarkan semangat rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam demokrasi, menggunakan hak pilihnya, dan menjaga persatuan bangsa. Dengan irama yang gagah dan lirik yang menggelorakan semangat, lagu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan demokrasi Indonesia. Melalui Mars Pemilu, Nortier seolah menegaskan bahwa Pemilu bukan sekadar ajang politik, tetapi juga perwujudan kehendak rakyat untuk menentukan arah masa depan bangsa. Ciri Khas dan Nilai Karya Karya-karya Nortier Simanungkalit memiliki ciri khas tersendiri: Bertema kebangsaan dan perjuangan – Menonjolkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan tanggung jawab terhadap negara. Berirama mars yang kuat dan berwibawa – Menggambarkan semangat juang dan kedisiplinan. Lirik yang inspiratif dan membangun karakter – Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Nilai-nilai inilah yang membuat lagu-lagu ciptaannya tidak lekang oleh waktu dan tetap digunakan hingga kini di berbagai kegiatan resmi kenegaraan. Baca juga: Nortier Simanungkalit: Pencipta Lagu Mars Pemilu yang Melegenda Pengabdian dan Akhir Hayat Selain sebagai komponis, Nortier juga dikenal sebagai pendidik musik yang berdedikasi. Ia banyak membina generasi muda dalam seni paduan suara dan memperkenalkan musik sebagai media pembentukan karakter bangsa. Nortier Simanungkalit wafat pada 5 Februari 2017 di usia 78 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia musik Indonesia, tetapi karya dan semangatnya tetap hidup di hati rakyat. Lagu-lagunya, termasuk Mars Pemilu, terus berkumandang di setiap perhelatan demokrasi sebagai warisan abadi perjuangan dan cinta tanah air.


Selengkapnya
35

Nortier Simanungkalit: Pencipta Lagu Mars Pemilu yang Melegenda

Halo #TemanPemilih Setiap kali musim pemilihan umum (Pemilu) tiba, masyarakat Indonesia pasti akrab mendengar lagu “Mars Pemilu” yang penuh semangat dan nuansa kebangsaan. Lagu ini bukan sekadar pengiring acara resmi, tetapi juga simbol semangat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam menentukan arah bangsa. Di balik lagu yang melegenda itu, terdapat sosok komponis hebat yang berjasa besar dalam dunia musik Indonesia  Nortier Simanungkalit. Profil Singkat Nortier Simanungkalit Nortier Simanungkalit lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada 29 Juni 1938. Ia dikenal sebagai komponis, penyanyi, dan pelatih paduan suara yang memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia musik nasional. Sejak muda, Nortier telah menunjukkan bakat luar biasa dalam musik dan aktif menciptakan lagu-lagu bertema kebangsaan, perjuangan, serta semangat persatuan. Kariernya semakin dikenal ketika ia bergabung dengan berbagai kelompok paduan suara dan tampil dalam acara-acara kenegaraan. Karya-karyanya tidak hanya menggugah semangat, tetapi juga mencerminkan rasa cinta tanah air yang mendalam. Nortier Simanungkalit wafat pada 5 Februari 2017, namun jejak dan karya-karyanya tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Baca juga: Isi Pembukaan UUD 1945 dan Nilai-Nilai yang Terkandung di Dalamnya Latar Belakang Terciptanya Mars Pemilu Pada masa awal penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dibutuhkan sebuah lagu yang mampu menggugah semangat rakyat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Dalam konteks inilah Nortier Simanungkalit dipercaya untuk menciptakan lagu yang dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan persatuan. Hasilnya adalah “Mars Pemilu”, sebuah lagu yang kuat, tegas, dan berjiwa nasionalis. Lagu ini kemudian ditetapkan sebagai lagu resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terus digunakan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Makna dan Pesan dalam Lagu Mars Pemilu Lagu Mars Pemilu menggambarkan semangat rakyat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya. Liriknya menegaskan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan pemimpin dan arah pembangunan bangsa. Beberapa pesan utama yang terkandung dalam lagu tersebut antara lain: Semangat Nasionalisme dan Persatuan – Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu demi kemajuan bangsa. Kesadaran Demokrasi – Menumbuhkan kesadaran bahwa memilih adalah hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Optimisme dan Harapan – Mendorong masyarakat untuk percaya bahwa melalui Pemilu yang jujur dan adil, Indonesia akan menjadi lebih baik. Melalui irama yang gagah dan lirik yang membakar semangat, Mars Pemilu berhasil menanamkan rasa bangga terhadap proses demokrasi Indonesia.


Selengkapnya