Berita Terkini

Selasa, 21 Oktober 2025 18:32
2350

Budaya Politik Partisipan: Ciri, Contoh, dan Perannya dalam Demokrasi

Pengertian Budaya Politik Budaya politik adalah pola sikap, kepercayaan, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, budaya politik partisipan menjadi sangat penting, terutama dalam sistem demokrasi, karena menandakan keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik. Pengertian Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan merupakan salah satu dari tiga tipe budaya politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, selain budaya politik parokial dan subjek. Dalam budaya ini, warga negara tidak hanya menyadari keberadaan sistem politik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari tipe budaya politik lainnya: Kesadaran Tinggi terhadap Politik Warga memahami struktur, fungsi, dan isu-isu dalam sistem politik. Mereka tahu siapa pemimpin, partai politik, dan peran lembaga negara. Keterlibatan Aktif Masyarakat aktif mengikuti proses politik seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri debat publik, hingga ikut organisasi politik atau LSM. Kritis terhadap Pemerintah Masyarakat memiliki sikap kritis terhadap kebijakan publik dan berani menyuarakan aspirasi serta kritik kepada pejabat publik. Rasa Tanggung Jawab Warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan negara dan ikut menjaga kestabilan demokrasi. Kepatuhan terhadap Aturan Masyarakat tetap menghargai hukum dan norma dalam menyampaikan pendapat maupun aksi politik. Baca juga: Pengertian Politik Dinasti: Dampak dan Regulasi Contoh Budaya Politik Partisipan Beberapa contoh nyata budaya politik partisipan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: Menggunakan hak pilih dalam pemilu secara sadar dan berdasarkan pertimbangan rasional. Mengikuti kegiatan musyawarah desa atau rapat warga untuk menyampaikan aspirasi. Aktif di organisasi kemasyarakatan atau politik, seperti karang taruna, BEM, atau partai politik. Menyuarakan pendapat melalui media sosial atau petisi online secara santun dan bertanggung jawab. Melakukan aksi demonstrasi damai untuk menuntut perubahan atau menyampaikan aspirasi. Peran Budaya Politik Partisipan dalam Demokrasi Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat adalah fondasi utama. Budaya politik partisipan memiliki peran vital, di antaranya: Menjaga Akuntabilitas Pemerintah Warga yang aktif dan kritis akan mendorong pejabat publik bertindak transparan dan bertanggung jawab. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik Partisipasi masyarakat memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kontrol sosial terhadap potensi korupsi dan tindakan otoriter. Memperkuat Legitimasi Demokrasi Ketika rakyat terlibat langsung, mereka merasa menjadi bagian dari sistem dan memperkuat legitimasi pemerintahan yang sah. Mendorong Pendidikan Politik Interaksi dan keterlibatan politik menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara.

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 18:19
1272

Apa Itu Political Will dan Mengapa Penting bagi Pemerintahan yang Efektif

Pengertian dan Makna Political Will Political will atau kemauan politik merupakan komitmen dan tekad nyata dari para pemegang kekuasaan politik, seperti pemerintah, lembaga legislatif, maupun partai politik untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan demi kepentingan masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional. Secara sederhana, political will adalah kehendak politik untuk mewujudkan kebijakan publik yang baik, adil, dan berpihak pada rakyat. Makna dari political will tidak hanya sebatas janji politik atau retorika, melainkan diukur dari tindakan nyata dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan. Kemauan politik menjadi motor utama yang menentukan apakah suatu kebijakan benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar formalitas. Indikator dan Ciri-Ciri Political Will Untuk mengetahui ada tidaknya political will dalam suatu kebijakan, dapat dilihat dari beberapa indikator dan ciri-cirinya, antara lain: Komitmen yang Konsisten Pemimpin atau lembaga politik menunjukkan komitmen yang berkelanjutan terhadap isu tertentu, bukan hanya saat kampanye atau dalam jangka pendek. Dukungan terhadap Kebijakan Publik Adanya dorongan nyata dalam bentuk kebijakan, peraturan, atau anggaran yang mendukung pelaksanaan program yang berpihak pada rakyat. Keterbukaan dan Akuntabilitas Political will tercermin dari keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan publik dan kesediaan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Keberanian Menghadapi Kepentingan Tertentu Adanya keberanian untuk mengambil keputusan meskipun berisiko menimbulkan resistensi dari kelompok atau pihak tertentu. Hasil dan Dampak Nyata Adanya hasil konkret dari kebijakan yang dijalankan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan tata kelola, atau pemberantasan korupsi. Pentingnya Political Will Political will memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi yang sehat. Beberapa alasan pentingnya political will antara lain: Sebagai Kunci Keberhasilan Reformasi dan Pembangunan Tanpa kemauan politik, reformasi hanya menjadi wacana tanpa hasil nyata. Menjadi Landasan Keputusan yang Berpihak pada Rakyat Political will memastikan kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Menumbuhkan Kepercayaan Publik Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah dan lembaga politik bila melihat tindakan nyata yang sesuai janji. Mendorong Penegakan Hukum dan Integritas Political will yang kuat memperkuat lembaga hukum dan menekan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Baca juga: Arti dan Makna Musyawarah dalam Kehidupan Berbangsa Contoh Political Will dalam Kehidupan Demokrasi Beberapa contoh penerapan political will di Indonesia antara lain: Komitmen Pemerintah dan DPR terhadap Pemilu yang Jujur dan Adil Misalnya, mendukung pendanaan dan regulasi yang memperkuat peran KPU serta mendorong partisipasi masyarakat. Pemberantasan Korupsi Adanya kemauan politik untuk memperkuat lembaga antikorupsi, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi. Kebijakan Afirmasi bagi Kelompok Rentan Seperti kebijakan keterwakilan perempuan dalam politik dan pemilu. Pembangunan Infrastruktur di Daerah Terpencil Wujud kemauan politik untuk pemerataan pembangunan, termasuk di wilayah-wilayah seperti Papua dan Papua Pegunungan. Tantangan dalam Membangun Political Will Meskipun penting, political will sering menghadapi berbagai tantangan, seperti: Kepentingan Politik Jangka Pendek Banyak kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral ketimbang kebutuhan rakyat. Kurangnya Integritas dan Etika Kepemimpinan Jika pejabat publik tidak memiliki moralitas politik, kemauan politik sulit diwujudkan. Tekanan dari Kelompok Kepentingan (Interest Groups) Adanya lobi-lobi tertentu dapat melemahkan arah kebijakan yang seharusnya berpihak pada publik. Rendahnya Partisipasi dan Kontrol Masyarakat Tanpa tekanan dan pengawasan publik, political will sering melemah atau tidak berlanjut. Cara Membangun dan Memperkuat Political Will Untuk menumbuhkan political will yang kuat dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: Meningkatkan Kesadaran dan Etika Politik Pemimpin Pendidikan politik dan integritas moral menjadi dasar utama bagi pejabat publik. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat dan Media Pengawasan publik melalui media dan masyarakat sipil akan menumbuhkan akuntabilitas. Menegakkan Sistem Hukum yang Tegas dan Adil Penegakan hukum yang konsisten memperkuat komitmen politik terhadap aturan dan keadilan. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Publik Pemerintah perlu membuka akses informasi dan pertanggungjawaban publik atas setiap keputusan. Membangun Budaya Demokrasi yang Sehat Dengan membiasakan musyawarah, menghargai perbedaan, dan mendahulukan kepentingan bersama.   Political will adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang sejati. Tanpa kemauan politik, kebijakan publik akan kehilangan arah dan makna. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemimpin, lembaga negara, dan partai politik untuk menumbuhkan political will yang kuat, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki peran penting dalam memperkuat political will melalui pelaksanaan pemilu yang transparan, partisipatif, dan berintegritas demi mewujudkan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Yalimo dan seluruh Indonesia.

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 18:10
16574

Arti dan Makna Musyawarah dalam Kehidupan Berbangsa

Pengertian Musyawarah Musyawarah merupakan suatu proses pembahasan bersama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, musyawarah adalah salah satu wujud nyata dari nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Musyawarah tidak hanya berarti berdiskusi, tetapi juga melibatkan semangat kebersamaan, keterbukaan, dan saling menghargai pendapat. Melalui musyawarah, setiap individu diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, gagasan, serta solusi terhadap suatu persoalan bersama. Nilai-Nilai dan Prinsip Musyawarah Musyawarah memiliki sejumlah nilai dan prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaannya, antara lain: Kebersamaan dan Gotong Royong Musyawarah menumbuhkan semangat persatuan dan kerja sama antarindividu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterbukaan dan Kejujuran Dalam musyawarah, setiap peserta diharapkan bersikap jujur, terbuka, dan tidak menutupi informasi yang relevan. Menghargai Perbedaan Pendapat Setiap orang berhak mengemukakan pandangan. Perbedaan pendapat dipandang sebagai kekayaan pemikiran, bukan sumber perpecahan. Keadilan dan Kepentingan Bersama Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah hendaknya memperhatikan kepentingan semua pihak secara adil, bukan hanya golongan tertentu. Kebijaksanaan dan Tanggung Jawab Keputusan akhir diambil dengan pertimbangan yang matang, disertai kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial terhadap hasilnya. Tujuan Musyawarah Tujuan utama musyawarah adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan keadilan. Selain itu, musyawarah juga bertujuan untuk: Menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai. Menemukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Membangun rasa saling menghormati dan persaudaraan. Memupuk kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baca juga: Mengenal Politik Identitas dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia Manfaat Musyawarah Pelaksanaan musyawarah membawa berbagai manfaat positif, antara lain: Menguatkan Persatuan dan Kesatuan Musyawarah mendorong setiap pihak untuk menomorsatukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Melatih Sikap Demokratis Melalui musyawarah, masyarakat belajar untuk menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Meningkatkan Kualitas Keputusan Karena melibatkan banyak pandangan, keputusan hasil musyawarah umumnya lebih matang, bijaksana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menciptakan Kedamaian Sosial Musyawarah mencegah timbulnya konflik, sebab persoalan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Contoh-Contoh Musyawarah dalam Kehidupan Sehari-hari 1. Musyawarah di Lingkungan Keluarga Dalam keluarga, musyawarah sering dilakukan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Contoh: Menentukan tujuan liburan keluarga. Membahas penggunaan keuangan keluarga. Menentukan sekolah anak atau keputusan pindah rumah. Melalui musyawarah, setiap anggota keluarga—baik orang tua maupun anak—dapat menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan diambil bersama. 2. Musyawarah di Sekolah Di lingkungan sekolah, musyawarah dilakukan agar keputusan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti siswa, guru, dan pengurus OSIS. Contoh: Rapat OSIS untuk menentukan tema kegiatan HUT sekolah. Musyawarah kelas untuk memilih ketua kelas. Diskusi siswa dan guru untuk menentukan jadwal tambahan pelajaran. Musyawarah di sekolah mengajarkan nilai demokrasi dan tanggung jawab sejak dini. 3. Musyawarah di Masyarakat Musyawarah merupakan bagian penting dalam menjaga kerukunan dan kebersamaan antarwarga. Contoh: Rapat RT/RW untuk menentukan jadwal kerja bakti. Musyawarah warga dalam pembagian bantuan sosial. Pertemuan kampung untuk membahas pembangunan jalan atau jembatan desa. Keputusan hasil musyawarah masyarakat biasanya diambil berdasarkan mufakat agar diterima semua pihak. 4. Musyawarah di Lembaga Pemerintahan Di tingkat pemerintahan, musyawarah menjadi sarana utama dalam pengambilan keputusan publik. Contoh: Rapat antara pemerintah daerah dan DPRD untuk membahas rancangan peraturan daerah (Perda). Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Sidang pleno KPU dalam menetapkan hasil pemilu atau tahapan penyelenggaraan pemilihan. Musyawarah di lembaga pemerintahan mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. 5. Musyawarah di Organisasi atau Komunitas Dalam organisasi, keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah agar semua anggota merasa dilibatkan. Contoh: Rapat anggota karang taruna untuk menentukan program kegiatan sosial. Musyawarah organisasi pemuda atau keagamaan dalam memilih ketua baru. Pertemuan komunitas hobi untuk menentukan agenda kegiatan bersama. Musyawarah dalam organisasi menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas antaranggota.

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 17:55
1362

Mengenal Politik Identitas dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Indonesia

Pengertian Politik Identitas Politik identitas adalah praktik politik yang didasarkan pada pengelompokan masyarakat menurut identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, etnis, atau kelompok budaya lainnya. Dalam konteks ini, identitas menjadi dasar untuk membentuk solidaritas kelompok dan memengaruhi perilaku politik, termasuk dalam pemilu, kebijakan publik, dan distribusi kekuasaan. Di Indonesia, politik identitas sering kali muncul dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap calon pemimpin berdasarkan latar belakang agama atau suku, bukan pada kapasitas dan rekam jejaknya. Hal ini bisa mengganggu prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan, inklusivitas, dan meritokrasi. 2. Sejarah dan Perkembangan Politik Identitas Politik identitas bukan fenomena baru. Secara global, istilah ini mulai populer pada 1970-an sebagai bagian dari perjuangan kelompok minoritas (seperti komunitas kulit hitam, feminis, atau LGBTQ) untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan Eropa. Dalam konteks ini, politik identitas dipakai untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan sistemik. Namun, di negara berkembang termasuk Indonesia politik identitas cenderung digunakan oleh elite politik untuk mobilisasi massa dengan cara mengeksploitasi perbedaan identitas. Hal ini semakin menguat terutama pada era reformasi, di mana demokratisasi membuka ruang lebih besar bagi ekspresi politik lokal dan kultural. Di Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan yang harus dirawat. Namun, dinamika politik lokal juga bisa memunculkan ketegangan jika identitas dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan semata. Baca juga: Nepotisme Adalah: Pengertian, Ciri dan Dampaknya dalam Pemerintahan 3. Dampak Politik Identitas Politik identitas bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana ia digunakan. Dampak Positif: Memberi ruang bagi representasi kelompok minoritas. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan sosial. Dampak Negatif: Polarisasi masyarakat: Masyarakat terpecah karena perbedaan suku, agama, atau ras dijadikan alat kampanye. Diskriminasi: Kandidat tertentu bisa dikucilkan karena identitasnya. Konflik sosial: Ketegangan antar kelompok bisa meningkat, bahkan berujung pada kekerasan. Merosotnya kualitas demokrasi: Pemilih memilih berdasarkan identitas, bukan visi-misi atau kapasitas calon. 4. Cara Menghadapi dan Mencegah Politik Identitas a. Peran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Sosialisasi pendidikan politik yang menekankan pentingnya memilih berdasarkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon. Menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu. Mengawasi konten kampanye agar bebas dari ujaran kebencian berbasis identitas. b. Peran Tokoh Masyarakat dan Adat Menjadi penengah jika muncul isu-isu identitas yang memecah belah masyarakat. Mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok berbeda. c. Peran Media dan Media Sosial Menghindari pemberitaan yang bias identitas. Melawan hoaks dan ujaran kebencian yang memperkuat politik identitas. d. Pendidikan Politik untuk Pemilih Mendorong masyarakat agar rasional dalam memilih, tidak terjebak pada sentimen kesukuan atau keagamaan. Mengadakan diskusi publik, seminar, atau forum warga untuk membahas pentingnya pemilu yang damai dan berkualitas.  

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 17:17
132

Pesta Demokrasi Rakyat: Menengok Sejarah Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa

Wamena- Halo Sobat Pemilih apakah kalian tau sejarah Pemilu di Indonesia? Kalau belum ayo sini baca selengkapnya. Pemilihan Umum (Pemilu) bukan sekadar mencoblos di bilik suara, tapi adalah pilar utama demokrasi dan cerminan kedaulatan rakyat. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui perjalanan Pemilu yang panjang, penuh liku, dan sarat makna. Mari kita telusuri sejarahnya! 1. Era Awal: Pemilu Paling Demokratis (1955)   Indonesia baru berusia 10 tahun ketika menggelar Pemilu pertamanya pada tahun 1955. Pemilu ini sering disebut sebagai Pemilu paling demokratis dalam sejarah bangsa. Tujuan: Memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante (badan yang bertugas merancang UUD baru). Keunikan: Diikuti oleh puluhan partai politik dan organisasi massa. Antusiasme rakyat luar biasa, dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 91%! Empat partai besar yang muncul adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Fakta Menarik: Pemilu ini berhasil diselenggarakan dengan aman, meskipun kondisi keamanan negara saat itu masih belum sepenuhnya kondusif (adanya pemberontakan DI/TII). 2. Era Orde Baru: Dominasi dan Penyeragaman (1971–1997) Setelah Pemilu 1955, situasi politik memanas hingga akhirnya era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dimulai. Selama 32 tahun, Indonesia menyelenggarakan enam kali Pemilu (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997). Penyederhanaan Partai: Jumlah partai politik "dipaksa" disederhanakan menjadi hanya tiga peserta: Golongan Karya (Golkar): Kelompok fungsional yang selalu menjadi pemenang. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Gabungan dari partai-partai Islam. Partai Demokrasi Indonesia (PDI): Gabungan dari partai-partai Nasionalis dan non-Islam. Presiden Tidak Dipilih Langsung: Dalam era ini, rakyat hanya memilih anggota DPR/DPRD. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Baca Juga: Prinsip Good Governance serta Prinsip, Penerapan, dan Tantangan 3. Era Reformasi: Gerbang Demokrasi Terbuka Lebar (1999–Sekarang) Jatuhnya Orde Baru pada 1998 membuka lembaran baru demokrasi di Indonesia. Reformasi membawa perubahan fundamental dalam sistem Pemilu. A. Pemilu 1999: Euforia Kebebasan Ciri Khas: Setelah puluhan tahun dibatasi, Pemilu 1999 kembali diikuti oleh 48 partai politik! Ini adalah cerminan semangat kebebasan yang meletup. Hasil: Lima besar diraih oleh PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN. B. Pemilu Langsung Pertama (2004) Tahun 2004 adalah tonggak sejarah baru, Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia bisa memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka, tidak lagi melalui MPR. Dua Tahap: Pemilu diadakan dua kali: untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden (yang saat itu menggunakan dua putaran). Sistem Baru: DPD (Dewan Perwakilan Daerah) lahir sebagai perwakilan daerah di tingkat pusat. C. Pemilu Lanjutan (2009, 2014, 2019, dst.) Sejak 2004, Pemilu terus berkembang: Sistem Terbuka: Pemilih dapat memilih langsung calon anggota legislatif, bukan hanya partainya (sebelumnya daftar tertutup). Pemilu Serentak: Sejak 2014, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan hampir bersamaan (atau serentak total mulai 2019), membuat pesta demokrasi menjadi lebih kompleks dan masif. Perjalanan Pemilu di Indonesia adalah kisah tentang perjuangan panjang untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sejati. Dari semangat demokrasi 1955, kedisplinan Orde Baru, hingga keterbukaan Era Reformasi yang menghasilkan pemilihan langsung, Pemilu telah menjadi denyut nadi yang menentukan arah bangsa ini. Setiap suara yang dicoblos adalah warisan sejarah yang harus terus dijaga.

Selengkapnya
Selasa, 21 Oktober 2025 16:03
14042

Nepotisme Adalah: Pengertian, Ciri dan Dampaknya dalam Pemerintahan

‎Pengertian Nepotisme Nepotisme berasal dari kata nepos (bahasa Latin) yang berarti “keponakan”. Dalam konteks pemerintahan dan organisasi, nepotisme adalah tindakan memberikan jabatan, posisi, atau keuntungan kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi yang objektif. ‎ ‎Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak keadilan dan integritas dalam sistem birokrasi, termasuk dalam pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. ‎Ciri-Ciri Nepotisme ‎Beberapa ciri yang umum ditemui dalam praktik nepotisme antara lain: ‎ ‎1. Pemilihan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, bukan kemampuan atau prestasi. ‎2. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi atau pengangkatan jabatan. ‎3. Terjadinya ketidakadilan bagi pihak lain yang sebenarnya lebih layak. ‎4. Kinerja organisasi menurun karena posisi penting diisi oleh orang yang tidak kompeten. ‎5. Munculnya budaya “asal dekat” untuk mendapatkan keuntungan atau jabatan. Bentuk-Bentuk Nepotisme ‎Nepotisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, di antaranya: ‎ ‎1. Pengangkatan keluarga ke posisi strategis, misalnya anak, istri, atau saudara dijadikan pejabat meskipun tidak memenuhi kriteria. ‎2. Pemberian proyek atau kontrak kepada perusahaan milik kerabat. ‎3. Pengaruh dalam rekrutmen pegawai agar keluarga atau teman dekat diterima. ‎4. Pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Baca juga: Prinsip Good Governance serta Prinsip, Penerapan, dan Tantangan ‎Contoh Praktik Nepotisme ‎Contoh sederhana nepotisme bisa ditemukan dalam: ‎ ‎• Seorang pejabat menunjuk adiknya sebagai staf khusus tanpa seleksi terbuka. ‎ ‎• Kepala lembaga memberikan kontrak pekerjaan kepada perusahaan milik keluarganya. ‎ ‎• Rekrutmen pegawai yang didominasi oleh kerabat pejabat tertentu, bukan berdasarkan merit sistem. ‎Dampak Nepotisme Nepotisme menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun lembaga: ‎ ‎1. Menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau pemerintah. ‎2. Terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan lebih baik. ‎3. Menurunnya kinerja dan profesionalisme karena jabatan diisi bukan oleh orang yang kompeten. ‎4. Terhambatnya reformasi birokrasi dan demokrasi akibat dominasi kelompok tertentu. ‎5. Munculnya korupsi dan kolusi karena adanya hubungan kepentingan antar keluarga atau kelompok. ‎Upaya Pencegahan Nepotisme ‎Untuk mencegah praktik nepotisme, diperlukan langkah-langkah nyata, seperti: ‎ ‎1. Menegakkan sistem merit (berdasarkan kompetensi) dalam rekrutmen dan promosi jabatan. ‎2. Transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. ‎3. Pengawasan ketat oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu, KPK, dan Ombudsman. ‎4. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku nepotisme. ‎5. Pendidikan etika dan integritas bagi penyelenggara negara dan masyarakat. ‎6. Peran aktif masyarakat dan media untuk melaporkan praktik tidak adil di lingkungan publik. ‎

Selengkapnya