Pakta integritas adalah salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan pembangunan budaya kerja yang bersih di lingkungan pemerintah maupun organisasi. Istilah ini semakin sering digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa, rekrutmen, hingga pelaksanaan program pemerintahan.

Baca juga: Parliamentary Threshold di Pemilu Indonesia: Sejarah, Aturan, dan Kontroversi

Apa Itu Pakta Integritas?

Pakta integritas adalah sebuah pernyataan tertulis berisi komitmen individu atau organisasi untuk bekerja secara jujur, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dokumen ini biasanya ditandatangani oleh pejabat pemerintah, pegawai negeri, panitia pengadaan, penyedia barang/jasa, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses yang rawan konflik kepentingan. Dengan menandatangani pakta integritas, seseorang menyatakan kesanggupan untuk bekerja sesuai aturan, tidak menyalahgunakan jabatan, dan siap menerima sanksi jika melanggar.

Tujuan Pakta Integritas

Penerapan pakta integritas memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Sebagai komitmen awal, pakta integritas membantu mencegah perilaku curang atau penyalahgunaan wewenang.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

Dokumen ini mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja ASN maupun pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah.

3. Membangun Kepercayaan Publik

Ketika pejabat atau unit kerja menandatangani pakta integritas, masyarakat melihat komitmen mereka untuk bertindak jujur dan profesional.

4. Mengurangi Risiko Konflik Kepentingan

Pakta integritas mengharuskan penandatangan menjauhkan diri dari pengaruh kepentingan pribadi maupun pihak lain.

5. Menjadi Dasar Penegakan Disiplin dan Sanksi

Jika terjadi pelanggaran, pakta integritas dapat dijadikan dasar pemberian tindakan administratif atau hukum.

Siapa yang Wajib Menandatangani Pakta Integritas?

Beberapa pihak yang sering terlibat dalam penandatanganan pakta integritas adalah:

• Aparatur Sipil Negara (ASN)

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa

• Penyedia atau kontraktor

• Pegawai baru dalam proses rekrutmen ASN

• Peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi

• Pegawai lembaga pemerintahan yang menerapkan Zona Integritas

Manfaat Pakta Integritas bagi Lembaga dan Individu

Untuk Lembaga:

• Meningkatkan budaya kerja yang profesional

• Memperkuat sistem pengendalian internal

• Menjadi bagian dari reformasi birokrasi

• Mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Untuk Individu:

• Memberikan batasan etika yang jelas

• Menjaga reputasi pribadi

• Meminimalkan risiko pelanggaran disiplin

• Menumbuhkan tanggung jawab moral dan jabatan

Contoh Isi Pakta Integritas

Berikut adalah contoh poin-poin yang sering terdapat dalam pakta integritas:

1. Tidak menerima atau memberi suap dalam bentuk apa pun.

2. Tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

3. Bersedia bekerja secara transparan, akuntabel, dan profesional.

4. Menolak intervensi atau tekanan dari pihak mana pun.

5. Menghindari konflik kepentingan dan melaporkan jika terjadi.

6. Bersedia dikenakan sanksi jika terbukti melanggar komitmen.

7. Mendukung penuh upaya pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi.

Contoh Teks Pakta Integritas Singkat

Berikut template sederhana pakta integritas:

PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk:

1. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk apa pun;

2. Melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan akuntabel;

3. Menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

4. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bersedia menerima sanksi jika terbukti melanggar komitmen ini.

…………, ………… 20…
(Nama & Tanda Tangan)