Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tidak hanya menjadi ajang memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa, tetapi juga menjadi momentum bagi lembaga survei dan peneliti untuk memahami perilaku pemilih. Salah satu metode yang digunakan adalah exit poll, yaitu survei yang dilakukan setelah pemilih meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS).
Namun, agar tidak menimbulkan gangguan, kesalahpahaman, atau penyalahgunaan data, pelaksanaan exit poll diatur dengan ketat melalui etika dan regulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

1. Landasan Hukum Exit Poll di Indonesia

Pelaksanaan exit poll di Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menjaga netralitas, ketertiban, dan kejujuran proses pemilu. Beberapa aturan penting antara lain:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dan lembaga survei dalam pemilu.

• Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2024 (atau peraturan terbaru yang berlaku), yang memuat ketentuan pendaftaran lembaga survei, metode pelaksanaan, serta waktu publikasi hasil survei pemilu.

• Peraturan Bawaslu, yang mengatur pengawasan terhadap kegiatan survei dan larangan yang dapat memengaruhi pemilih.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap lembaga survei yang melakukan exit poll wajib terdaftar dan mendapatkan izin resmi dari KPU.

2. Prinsip dan Etika Pelaksanaan Exit Poll

Selain mengikuti aturan hukum, lembaga survei juga harus menjunjung etika penelitian dan etika demokrasi. Beberapa prinsip penting yang wajib dipatuhi antara lain:

a. Netral dan Independen

Exit poll harus dilakukan secara independen, tanpa berpihak pada partai politik atau kandidat tertentu. Lembaga survei tidak boleh menerima pendanaan yang dapat memengaruhi hasil survei.

b. Tidak Mengganggu Jalannya Pemungutan Suara

Petugas survei dilarang masuk ke area TPS atau melakukan wawancara kepada pemilih yang belum memberikan suara. Wawancara hanya boleh dilakukan setelah pemilih keluar dari TPS, dengan menjaga ketertiban dan kenyamanan.

c. Menjaga Kerahasiaan Pilihan Pemilih

Setiap responden berhak merahasiakan pilihannya. Petugas exit poll tidak boleh memaksa pemilih untuk menjawab, dan semua data yang dikumpulkan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

d. Tidak Menyebarkan Hasil Sebelum Waktunya

Lembaga survei dilarang mengumumkan hasil exit poll sebelum seluruh proses pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana pemilu.

e. Transparansi Metodologi

Lembaga survei wajib menjelaskan secara terbuka metode pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan, serta pihak yang membiayai kegiatan exit poll. Hal ini penting agar publik dapat menilai keandalan dan kredibilitas hasil survei.

Baca juga: Wewenang KPU Kabupaten Yalimo dalam Menyelenggarakan Pemilu di Daerah Pegunungan

3. Peran KPU dan Bawaslu dalam Pengawasan Exit Poll

KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan exit poll agar tetap berada dalam koridor hukum.

• KPU berperan sebagai lembaga yang memberikan izin dan registrasi kepada lembaga survei yang ingin melakukan exit poll.

• Bawaslu berperan mengawasi di lapangan, memastikan kegiatan exit poll tidak mengganggu jalannya pemungutan suara, tidak melanggar asas kerahasiaan, dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.

4. Sanksi bagi Pelanggaran

Apabila lembaga survei melanggar etika atau regulasi yang berlaku, seperti menyebarkan hasil sebelum waktunya atau melakukan wawancara di dalam TPS, maka dapat dikenai sanksi berupa:

• Pencabutan izin survei oleh KPU,

• Larangan publikasi hasil survei, atau

• Sanksi hukum sesuai ketentuan pidana pemilu.

Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas hasil pemilu dan mencegah manipulasi opini publik.