Halo #TemanPemilih Pemilu merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi karena menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Namun, pemilu juga menjadi salah satu fase paling sensitif yang dapat memengaruhi hubungan sosial di masyarakat. Perbedaan pilihan politik sering memicu ketegangan, polarisasi, hingga konflik, yang pada akhirnya dapat melemahkan kohesi sosial. Lalu, apa sebenarnya kohesi sosial itu? Mengapa penting dijaga setelah pemilu? Dan apa saja tantangannya?

1. Pengertian Kohesi Sosial

Kohesi sosial adalah tingkat keterhubungan, kepercayaan, dan solidaritas antaranggota masyarakat. Kohesi sosial menggambarkan sejauh mana masyarakat mampu hidup bersama secara harmonis, meskipun memiliki perbedaan identitas, pilihan, atau kepentingan. Dalam konteks demokrasi, kohesi sosial menjadi fondasi penting agar masyarakat tetap bersatu setelah mengalami kontestasi politik yang kompetitif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kohesi Sosial

Kohesi sosial tidak terbentuk secara instan. Ada beberapa faktor yang memperkuat atau melemahkannya:

a. Rasa Saling Percaya (Trust)

Kepercayaan antarwarga maupun kepada lembaga publik termasuk KPU, Bawaslu, dan pemerintah menciptakan stabilitas sosial. Semakin besar kepercayaan, semakin kuat kohesi sosial.

b. Nilai dan Norma Bersama

Kesamaan nilai seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati dapat menjadi perekat sosial.

c. Komunikasi dan Interaksi Sosial

Ruang dialog yang terbuka membantu mengurangi salah paham, menghindari rumor, dan meningkatkan pengertian antarkelompok.

d. Keadilan dan Kesetaraan

Distribusi keadilan baik dalam pelayanan publik, kesempatan ekonomi, maupun perlakuan hukum—menentukan rasa memiliki terhadap negara.

e. Kepemimpinan yang Inklusif

Pemimpin yang mampu merangkul semua kelompok, bukan hanya pendukungnya, berperan besar dalam menyatukan masyarakat.

f. Peran Institusi Demokrasi

Institusi seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga peradilan berfungsi sebagai penentu keadilan proses pemilu yang memengaruhi penerimaan hasil oleh publik.

3. Contoh-Contoh Kohesi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

1) Gotong Royong Pasca Pemilu

Warga yang berbeda pilihan politik tetap bekerja bersama membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum.

2) Dialog Lintas Komunitas

Forum warga, diskusi kampus, atau kegiatan gereja/masjid yang membahas persatuan dan toleransi.

3) Penerimaan Hasil Pemilu secara Damai

Masyarakat, tokoh agama, adat, dan pemuda secara terbuka mengajak pendukungnya menghormati keputusan KPU.

4) Mediasi Konflik oleh Tokoh Adat

Di daerah Papua dan wilayah adat lainnya, tokoh adat sering menjadi mediator menjaga keamanan pasca pemilu.

5) Kegiatan Pemuda Lintas Kelompok

Karang taruna, komunitas kreatif, atau organisasi mahasiswa melakukan kegiatan inklusif yang merangkul semua pihak.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dapat terwujud saat masyarakat mengedepankan persatuan di atas perbedaan pilihan politik.

4. Tantangan Kohesi Sosial Pasca Pemilu

Meskipun masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang kuat, ada beberapa tantangan yang sering muncul setelah pemilu:

a. Polarisasi Politik

Perbedaan pilihan politik dapat menimbulkan sikap “kami” versus “mereka” yang memperlemah hubungan antarkelompok.

b. Disinformasi dan Hoaks

Beredarnya informasi salah dapat memicu kecurigaan, amarah, dan konflik horizontal, terutama di media sosial.

c. Fanatisme Berlebihan

Pendukung kandidat tertentu terkadang sulit menerima hasil pemilu dan mempertanyakan legitimasi penyelenggara.

d. Konflik Identitas

Isu agama, etnis, dan wilayah sering dipolitisasi sehingga memperbesar jarak sosial antarwarga.

e. Kurangnya Ruang Dialog

Minimnya forum komunikasi membuat ketegangan pasca pemilu tidak tersalurkan dengan baik.

f. Ekonomi dan Ketimpangan

Kesenjangan ekonomi dapat memperbesar rasa ketidakadilan, yang berdampak pada lemahnya kohesi sosial.

Baca juga: Makna Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

5. Cara Memperkuat Kohesi Sosial Setelah Pemilu

Untuk menjaga persatuan setelah kontestasi politik, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Edukasi Publik tentang Pemilu yang Jujur dan Adil

Memberikan pemahaman bahwa pemilu memiliki mekanisme pengawasan berlapis sehingga hasilnya dapat dipercaya.

2. Menghidupkan Ruang Dialog

Forum warga, pertemuan adat, atau diskusi komunitas bisa menjadi wadah untuk rekonsiliasi.

3. Kampanye Anti-Hoaks

Mendorong masyarakat memverifikasi informasi sebelum membagikan, terutama terkait hasil pemilu.

4. Peran Tokoh Lokal

Tokoh agama, adat, dan pemuda memiliki posisi strategis dalam meredam ketegangan.

5. Narasi Persatuan dari Pemerintah dan Kandidat

Pernyataan resmi tentang pentingnya persatuan dapat menurunkan tensi politik.

6. Penguatan Lembaga Demokrasi

Semakin kredibel lembaga seperti KPU dan Bawaslu, semakin percaya masyarakat terhadap proses pemilu.