Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu Presiden di Indonesia, istilah Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold selalu menjadi topik pembahasan yang ramai diperbincangkan. Kebijakan ini menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pemilu, karena menentukan siapa saja yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, Presidential Threshold juga memunculkan perdebatan panjang terkait dampaknya terhadap sistem demokrasi. Artikel ini mengulas pengertian ambang batas capres, dasar hukumnya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia.

Apa Itu Presidential Threshold?

Presidential Threshold adalah syarat minimum bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan capres dan cawapres dalam pemilu.

Di Indonesia, ambang batas ini diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:

• Minimal 20% kursi DPR, atau

• 25% suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.

Artinya, tidak semua partai dapat langsung mencalonkan pasangan capres-cawapres. Mereka harus memenuhi syarat dukungan tertentu atau berkoalisi dengan partai lain.

Baca juga: Pengertian Politik Dinasti: Dampak dan Regulasi

Dasar Hukum Presidential Threshold

Ambang batas pencalonan presiden pertama kali diterapkan setelah era reformasi dan diatur dalam:

• UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (yang masih berlaku)

Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menyederhanakan jumlah pasangan calon dan mendorong stabilitas politik.

Tujuan Diterapkannya Presidential Threshold

Pemerintah dan pembentuk undang-undang memiliki beberapa alasan menetapkan ambang batas tersebut:

1. Membatasi Jumlah Paslon

Agar pemilu lebih efisien dan tidak terlalu banyak pasangan calon yang bisa memecah suara.

2. Stabilitas Pemerintahan

Diharapkan presiden terpilih memiliki dukungan politik yang cukup besar sehingga pemerintahan lebih stabil.

3. Mendorong Koalisi Politik

Partai-partai didorong bekerja sama untuk mencalonkan kandidat terbaik.

Perdebatan dan Kritik terhadap Presidential Threshold

Meskipun memiliki tujuan tertentu, Presidential Threshold kerap menimbulkan pro dan kontra.

A. Kritik terhadap Ambang Batas Capres

1. Menghambat Kompetisi Politik
   Ambang batas dianggap mengurangi jumlah calon alternatif dan membatasi kesempatan munculnya tokoh baru.

2. Tidak Relevan untuk Pemilu Serentak
   Pemilu presiden dan legislatif kini dilakukan serentak, sehingga suara Pemilu DPR dari pemilu sebelumnya dianggap tidak lagi logis dijadikan dasar ambang batas.

3. Menguatkan Dominasi Partai Besar
   Partai besar memiliki kekuatan menentukan calon, sedangkan partai kecil hanya menjadi pelengkap koalisi.

4. Mengurangi Pilihan Publik
   Dengan calon yang terbatas, keragaman opsi politik bagi pemilih juga terbatas.

B. Argumen Pendukung Ambang Batas Capres

1. Mencegah Terlalu Banyak Calon
   Sehingga pemilu tidak rumit dan suara tidak terpecah.

2. Stabilitas Sistem Presidensial
   Presiden butuh dukungan kuat di DPR untuk menjalankan pemerintahan.

3. Koalisi Lebih Solid
   Partai harus membangun kolaborasi sejak awal.

Pengaruh Presidential Threshold terhadap Demokrasi

Ambang batas capres memberikan dampak signifikan pada praktik demokrasi di Indonesia. Berikut pengaruh-pengaruh utamanya:

1. Pengaruh terhadap Representasi Politik

Semakin tinggi ambang batas, semakin sedikit kandidat yang bisa maju. Hal ini dapat mengurangi representasi berbagai kelompok politik dalam pemilu.

2. Pengaruh terhadap Kompetisi dan Inovasi Politik

Dengan terbatasnya jumlah calon, kompetisi bisa melemah. Ide baru, platform politik alternatif, atau tokoh baru memiliki ruang yang sempit untuk muncul.

3. Pengaruh terhadap Koalisi Partai

Koalisi lebih dini terbentuk, tetapi sifatnya sering pragmatis, bukan berbasis ideologi.

4. Pengaruh terhadap Kualitas Demokrasi

Demokrasi menuntut kompetisi yang sehat dan pilihan yang beragam. Jika terlalu banyak pembatasan, kualitas demokrasi dapat menurun karena pemilih tidak diberi cukup pilihan.

5. Potensi Polarisasi Politik

Jumlah calon yang terbatas dapat memperkuat polarisasi (dua kubu besar), yang pada beberapa pemilu sebelumnya tampak jelas.

Apakah Presidential Threshold Perlu Dipertahankan?

Ini menjadi pertanyaan besar dalam diskursus politik Indonesia. Terdapat tiga pandangan umum:

1. Dipertahankan

Dengan alasan stabilitas pemerintahan dan penguatan sistem presidensial.

2. Diturunkan

Misalnya menjadi 10% kursi DPR untuk membuka ruang kompetisi yang lebih besar.

3. Dihapus

Mengacu pada sistem demokrasi murni: siapa pun berhak mencalonkan diri selama memenuhi syarat administratif.

Perdebatan ini masih berlangsung hingga hari ini.