Dalam kehidupan bernegara, sistem pemerintahan memiliki pengaruh besar terhadap cara suatu negara mengatur rakyatnya. Dua sistem yang sering dibandingkan adalah otoriter dan demokrasi. Keduanya mencerminkan dua arah yang berlawanan dalam cara kekuasaan dijalankan. Jika demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, maka sistem otoriter justru menitikberatkan kekuasaan di tangan segelintir orang atau bahkan satu pemimpin tunggal.

Untuk memahami perbedaan keduanya, penting bagi kita mengenali apa itu sistem otoriter, bagaimana ciri-cirinya, dan mengapa sistem demokrasi dianggap lebih ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian Otoriter

Otoriter berasal dari kata authority (kekuasaan), yang berarti sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat pada satu orang atau kelompok kecil yang memiliki kendali penuh atas negara tanpa adanya pembagian kekuasaan yang seimbang.

Dalam sistem ini, rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintah otoriter biasanya membatasi kebebasan berpendapat, mengendalikan media, dan menekan oposisi demi menjaga stabilitas kekuasaan.

Secara sederhana, pemerintahan otoriter adalah bentuk pemerintahan yang menekankan kepatuhan terhadap penguasa, bukan partisipasi rakyat.

Ciri-Ciri Sistem Otoriter

Berikut beberapa ciri khas yang sering dijumpai dalam sistem pemerintahan otoriter:

1. Kekuasaan Terpusat pada Satu Pemimpin atau Kelompok Kecil
   Tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua keputusan ditentukan oleh penguasa.

2. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Pers
   Media massa dan ruang publik dikontrol ketat oleh pemerintah. Kritik terhadap penguasa bisa dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

3. Pemilihan Umum yang Tidak Bebas dan Tidak Adil
   Pemilu, jika pun diadakan, sering hanya formalitas. Hasilnya sudah diatur agar mendukung penguasa.

4. Pengawasan Ketat terhadap Rakyat
   Pemerintah menggunakan aparat keamanan untuk mengawasi, menekan, atau menakut-nakuti pihak yang dianggap menentang kebijakan negara.

5. Tidak Ada Oposisi Politik yang Kuat
   Partai politik oposisi biasanya dilarang, dibatasi, atau dilemahkan agar tidak bisa menandingi kekuasaan.

6. Pemimpin Berkuasa dalam Waktu Lama
   Pemimpin otoriter sering memperpanjang masa jabatannya melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti mengubah konstitusi atau meniadakan pemilu.

Perbedaan Antara Sistem Otoriter dan Demokrasi

Untuk memahami lebih dalam, berikut tabel perbandingan antara sistem otoriter dan demokrasi:

Baca juga: Akuntabilitas dalam Pemerintahan dan Pemilu: Kenapa Penting?

Mengapa Demokrasi Lebih Ideal

Sistem demokrasi dianggap lebih ideal karena memberikan ruang bagi partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai hukum dan konstitusi.

Demokrasi juga menumbuhkan akuntabilitas dan transparansi, yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Sementara sistem otoriter mungkin menjanjikan stabilitas jangka pendek, namun dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis kepercayaan terhadap negara.

Sistem otoriter dan demokrasi menggambarkan dua arah berbeda dalam cara kekuasaan dijalankan. Otoriter menekankan kendali penuh penguasa, sementara demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Sebagai bangsa yang menganut sistem demokrasi Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus memahami dan menjaga nilai-nilai demokrasi agar kekuasaan selalu dijalankan dengan tanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat

Baca juga: Akuntabilitas adalah: Pengertian, Prinsip dan Contohnya