Pengertian Politik Identitas

Politik identitas adalah praktik politik yang didasarkan pada pengelompokan masyarakat menurut identitas tertentu, seperti suku, agama, ras, etnis, atau kelompok budaya lainnya. Dalam konteks ini, identitas menjadi dasar untuk membentuk solidaritas kelompok dan memengaruhi perilaku politik, termasuk dalam pemilu, kebijakan publik, dan distribusi kekuasaan.

Di Indonesia, politik identitas sering kali muncul dalam bentuk dukungan atau penolakan terhadap calon pemimpin berdasarkan latar belakang agama atau suku, bukan pada kapasitas dan rekam jejaknya. Hal ini bisa mengganggu prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kesetaraan, inklusivitas, dan meritokrasi.

2. Sejarah dan Perkembangan Politik Identitas

Politik identitas bukan fenomena baru. Secara global, istilah ini mulai populer pada 1970-an sebagai bagian dari perjuangan kelompok minoritas (seperti komunitas kulit hitam, feminis, atau LGBTQ) untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan Eropa. Dalam konteks ini, politik identitas dipakai untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan sistemik.

Namun, di negara berkembang termasuk Indonesia politik identitas cenderung digunakan oleh elite politik untuk mobilisasi massa dengan cara mengeksploitasi perbedaan identitas. Hal ini semakin menguat terutama pada era reformasi, di mana demokratisasi membuka ruang lebih besar bagi ekspresi politik lokal dan kultural.

Di Papua, termasuk Kabupaten Yalimo, keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan yang harus dirawat. Namun, dinamika politik lokal juga bisa memunculkan ketegangan jika identitas dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan semata.

Baca juga: Nepotisme Adalah: Pengertian, Ciri dan Dampaknya dalam Pemerintahan

3. Dampak Politik Identitas

Politik identitas bisa membawa dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana ia digunakan.

Dampak Positif:

• Memberi ruang bagi representasi kelompok minoritas.

• Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya inklusi dan keadilan sosial.

Dampak Negatif:

• Polarisasi masyarakat: Masyarakat terpecah karena perbedaan suku, agama, atau ras dijadikan alat kampanye.

• Diskriminasi: Kandidat tertentu bisa dikucilkan karena identitasnya.

• Konflik sosial: Ketegangan antar kelompok bisa meningkat, bahkan berujung pada kekerasan.

• Merosotnya kualitas demokrasi: Pemilih memilih berdasarkan identitas, bukan visi-misi atau kapasitas calon.

4. Cara Menghadapi dan Mencegah Politik Identitas

a. Peran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

• Sosialisasi pendidikan politik yang menekankan pentingnya memilih berdasarkan program, rekam jejak, dan kapasitas calon.

• Menjaga netralitas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu.

• Mengawasi konten kampanye agar bebas dari ujaran kebencian berbasis identitas.

b. Peran Tokoh Masyarakat dan Adat

• Menjadi penengah jika muncul isu-isu identitas yang memecah belah masyarakat.

• Mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok berbeda.

c. Peran Media dan Media Sosial

• Menghindari pemberitaan yang bias identitas.

• Melawan hoaks dan ujaran kebencian yang memperkuat politik identitas.

d. Pendidikan Politik untuk Pemilih

• Mendorong masyarakat agar rasional dalam memilih, tidak terjebak pada sentimen kesukuan atau keagamaan.

• Mengadakan diskusi publik, seminar, atau forum warga untuk membahas pentingnya pemilu yang damai dan berkualitas.