Wamena, 8 Oktober 2025 —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo berupaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program serta pengelolaan keuangan hibah melalui penerapan Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut.
‎
‎Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal.

Pengertian Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut

‎Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut adalah dokumen atau lembar kerja yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan menindaklanjuti temuan atau rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, atau BPKP.
‎
‎Dengan kartu kendali ini, memudahkan setiap satuan kerja untuk menelusuri sejauh mana tindak lanjut telah dilakukan atas temuan administrasi maupun keuangan, sehingga membantu memastikan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan di masa mendatang.

‎Tujuan Penerapan Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut

‎Tujuan utama dari penerapan kartu kendali ini adalah untuk:
‎
‎1. Memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti tepat waktu dan tepat sasaran.
‎2. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal, terutama dalam hal pelaporan dan pembenahan administrasi keuangan.‎
‎3. Memberikan gambaran perkembangan penyelesaian temuan, baik yang sudah selesai, sedang dalam proses, maupun yang belum ditindaklanjuti.
‎4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
‎5. Menjadi alat kendali dan dokumentasi resmi bagi pimpinan dalam proses evaluasi kinerja dan pelaporan tindak lanjut.

‎Manfaat Kartu Kendali Matriks Program Tindak Lanjut

‎Penerapan kartu kendali ini memberikan berbagai manfaat, antara lain:
‎
‎1. Alat monitoring efektif terhadap pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan.
‎2. Meningkatkan koordinasi antarbagian, khususnya antara bagian keuangan, sekretariat, dan unit teknis.
‎3. Mendorong penyelesaian temuan lebih cepat, karena setiap temuan tercatat dan memiliki batas waktu tindak lanjut yang jelas.
‎4. Menjadi dasar penyusunan laporan periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada KPU Provinsi atau lembaga pengawas lainnya.‎
‎5. Mewujudkan budaya kerja tertib administrasi dan taat aturan di lingkungan KPU Kabupaten Yalimo.